Pemerintah Tidak Boleh Kalah oleh Tekanan

Catatan: Wawancara dengan Dubes Indonesia untuk Filipina Johny Lumintang ini sudah diterbitkan di harian Jawa Pos pada Minggu, 31 Juli 2016.

KELOMPOK Abu Sayyaf kembali menyandera warga negara Indonesia (WNI) setelah 14 pelaut dibebaskan pada Mei lalu. Saat ini kelompok yang berbasis di Jolo dan Basilan, Filipina Selatan, itu masih menawan sepuluh sandera lagi.

Tujuh di antaranya adalah ABK tugboat Charles 001 yang disandera sejak 20 Juni lalu. Lantas, tiga WNI lainnya merupakan ABK pukat tunda LG/114/5S milik Chia Tong Lim yang disandera sejak 9 Juli lalu.

Wartawan Jawa Pos DHIMAS GINANJAR menemui Duta Besar Indonesia untuk Filipina Johny Lumintang di Manila, menanyakan langsung perkembangan pembebasan. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana perkembangan terakhir pembebasan para sandera?

Masih berlangsung dan kami terus memonitor. Saat ini komunikasi tingkat tinggi sudah dilakukan. Langsung antara panglima Indonesia dan Filipina, antarmenteri, dan termasuk para intelijen secara langsung.

Tim yang terlibat pembebasan dari mana saja?

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sudah mengupayakan berbagai cara. Termasuk mendekati wali kota Davao karena mereka (grup Abu Sayyaf) sama-sama dari Filipina Selatan. Pak Kivlan (Mayor Jenderal pur Kivlan Zein) juga memanfaatkan hubungannya dengan MNLF (Moro National Liberation Front) karena kenal dengan Nur Misuari.

Jadi, MNLF tetap akan membantu kita? Bagaimana hubungan mereka dengan Abu Sayyaf?

MNLF memang merasa dekat dengan kita karena Indonesia pernah membantu proses perdamaian dengan pemerintah Filipina. Masalahnya, ada orang-orang MNLF yang masuk dalam daftar pencarian orang karena serangan 2013 di Kota Zamboanga.

Kami menghormati langkah pemerintah Filipina atas itu sehingga ada norma-norma yang harus dijaga. Tidak bisa seenaknya menjalin hubungan dengan MNLF. Itu nanti (ibaratnya) sama dengan kita kesulitan mencari Santoso, tapi Dubes Filipina di Indonesia bisa gampang mengontak dia.

Bagaimana dengan militer kita?

Militer kita tidak diperkenankan masuk. Meski ada permintaan resmi, juga tidak bisa. Ada UU di Filipina yang harus diubah kalau mau mengizinkan itu.

Orang Indonesia kembali jadi sasaran karena kabarnya memberikan uang saat pembebasan sandera awal dulu. Penyandera jadi ketagihan?

Tidak ada pembayaran. Pemerintah nggak boleh kalah oleh tekanan terorisme. Kalau ada, itu dari perusahaan dan jumlahnya tidak sebanyak yang diminta.

Proses seperti apa yang diinginkan pemerintah Filipina dan apa respons pemerintah Indonesia?

Saat ini menggunakan cara negosiasi. Kalau nggak, ya militer. Presiden Duterte sudah menekankan pentingnya perdamaian di Filipina. Dia juga tahu bahwa anggota kelompok Abu Sayyaf adalah bagian dari MNLF dengan senjata sisa dulu. Karena itulah, presiden meminta MNFL bernegosiasi damai dulu karena bersaudara. Kalau nggak mau (damai), presiden baru keluarkan perintah militer.

Kapan deadline-nya? Apakah ancaman itu tidak membahayakan sandera?

Cuma Tuhan yang tahu, semoga semua selamat. Soal deadline, saat ini prosesnya masih bekerja. Sekarang juga banyak orang selatan di pemerintahan, parlemen, menteri, sampai kepala polisi.

Apa yang paling sulit dalam pembebasan itu?

Saya ini tentara dan pernah membebaskan sandera di Papua. Jadi tahu itu memang susah. Selain itu, mereka beraksi layaknya Robin Hood (sehingga warga sana mendukung). Di sana itu daerah miskin, nggak ada mata pencaharian, dan dapat duit dari sandera. Kalau dapat, dibagi-bagi. Siapa yang tidak mau?

Supaya penculikan tidak terulang, apa komitmen menjaga jalur laut ke Filipina?

Soal itu sudah dibicarakan. Tapi, ada tahap-tahap yang harus dibahas. Pada 1-3 Agustus nanti ada pertemuan untuk membahas hal itu di Bali. Arahnya, ada kesepakatan untuk tidak membicarakan laut di jalur ini milik siapa terlebih dahulu. Tapi, bagaimana bisa mengamankan.

Usulan moratorium seperti pada batu bara?

Ekspor terbesar Indonesia yang masuk ke Filipina adalah batu bara. Sampai sekarang tetap berlanjut. Sebenarnya mereka tidak berani terhadap kapal yang besar-besar.

Sembari menunggu kesepakatan, apa yang bisa dilakukan pemilik kapal?

Bisa menyewa keamanan atau sea marshal, itu tidak apa. Rasanya lebih baik menambah biaya daripada membayar lebih mahal karena disandera. (*)

 

 

Leave a Reply